Perintahkan Dana Pungli Dikembalikan

Soko Tuban
TUBAN - Pungli Rp 20 ribu kepada setiap pemohon kartu tanda penduduk (KTP) di Desa Kasiman, Kecamatan Kerek berbuntut panjang.

Setelah turun lapangan dan terbukti menemukan penyimpangan, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Sosnakerduk Capil) Tuban Mudijono menginstruksikan dana pungli tersebut dikembalikan. ''Melalui camat, saya perintahkan dana pungli tersebut dikembalikan kepada warga,'' tegas dia.

Mudijono menegaskan, dari hasil pengecekan lapangan, pungli tersebut memang ada. Dia tidak menyinggung sanksi administrasi terhadap perangkat desa yang terbukti memungli warganya tersebut.

Dikatakan mantan Kepala Disparsenibud ini, karena biaya pengurusan KTP masal tersebut tidak sesuai ketentuan, yakni Rp 5 ribu per pemohon, maka dana pungli harus dikembalikan. Dikatakan Mudijono, setelah perda terbaru tentang pengurusan KTP berlaku, ketentuan terbaru biayanya Rp 7 ribu.

Camat Kerek, Mualim berkali-kali dikontak ponselnya, tidak diangkat. Dia baru menjawab setelah wartawan koran ini mengirim pertanyaan melalui short massage service (SMS). Dikatakan dia, aparat desa yang mengembalikan sampai tuntas.

Apakah perintah pengembalian dana pungli pengurusan KTP tersebut sudah dijalankan? Gunawan, warga desa setempat yang dihubungi kemarin mengatakan, sampai kini biaya KTP yang sudah dibayarkan kepada perangkat desanya belum dikembalikan.

Diberitakan sebelumnya, pemohon KTP masal di Desa Kasiman dipungut Rp 20 ribu. Biaya tersebut diserahkan kepada perangkat desa saat mengumpulkan blangko sesaat sebelum pemotretan di balai desa setempat. Dana sebesar itu sebenarnya sangat memberatkan warga. Namun, tak satu pun dari mereka yang berani protes. Karena terlalu berat, sebagian warga yang tak mampu bayar memilih tak memperpanjang masa berlaku KTP-nya. (ds)(Radar Bojonegoro)