Pungli, Potret Buruknya Pelayanan
Soko Tuban
TUBAN-Maraknya pungli pengurusan KTP dan pengambilan tabung elipiji dan kompor gas di Tuban mengindikasikan buruhnya pelayanan publik di Bumi Ronggolawe. Penilaian tersebut kemarin (24/6) disampaikan LSM Publik Krisis Center (PCC) Tuban. Dalam release-nya, institusi kepanjangan tangan Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jatim ini mengatakan, buruknya pelayanan tersebut karena mental penyelenggara layanan yang masih buruk dan tidak memiliki orientasi pelayanan masyarakat.
Selain mental aparat pelayannya, PCC juga menyorot buruknya kontrol dan pengawasan institusi di atas penyelenggara layanan tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari tidak tegasnya camat dan kepala dinas/instansi terkait terhadap pungli massal dan terjadi berulang-ulang tersebut. ''Seharusnya, pelaku pungli ditindak tegas dan dana hasil pungli dikembalikan,'' tulis release yang ditandatangani Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penelitian PCC Tuban, Ahmad Zaini tersebut.
Khusus pendistribusian tabung elpiji dan kompor gas, selain aparat, PCC juga menyalahkan konsultan yang tidak serius melaksanakan program tersebut. Dikatakan PCC, konsultan yang diberi tanggung jawab dalam menjalankan program konversi mitan tidak bekerja profesional. Ketidakprofesionalan konsultan, salah satunya, dengan tidak mengantar langsung tabung elpiji dan kompor gas ke rumah warga penerimanya. Dikatakan PCC, penyerahan dua jenis piranti memasak tersebut ke perangkat desa memberi peluang mereka untuk mengkomersilkan dengan cara pungli.(ds)( Radar Bojonegoro)
TUBAN-Maraknya pungli pengurusan KTP dan pengambilan tabung elipiji dan kompor gas di Tuban mengindikasikan buruhnya pelayanan publik di Bumi Ronggolawe. Penilaian tersebut kemarin (24/6) disampaikan LSM Publik Krisis Center (PCC) Tuban. Dalam release-nya, institusi kepanjangan tangan Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jatim ini mengatakan, buruknya pelayanan tersebut karena mental penyelenggara layanan yang masih buruk dan tidak memiliki orientasi pelayanan masyarakat.
Selain mental aparat pelayannya, PCC juga menyorot buruknya kontrol dan pengawasan institusi di atas penyelenggara layanan tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari tidak tegasnya camat dan kepala dinas/instansi terkait terhadap pungli massal dan terjadi berulang-ulang tersebut. ''Seharusnya, pelaku pungli ditindak tegas dan dana hasil pungli dikembalikan,'' tulis release yang ditandatangani Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penelitian PCC Tuban, Ahmad Zaini tersebut.
Khusus pendistribusian tabung elpiji dan kompor gas, selain aparat, PCC juga menyalahkan konsultan yang tidak serius melaksanakan program tersebut. Dikatakan PCC, konsultan yang diberi tanggung jawab dalam menjalankan program konversi mitan tidak bekerja profesional. Ketidakprofesionalan konsultan, salah satunya, dengan tidak mengantar langsung tabung elpiji dan kompor gas ke rumah warga penerimanya. Dikatakan PCC, penyerahan dua jenis piranti memasak tersebut ke perangkat desa memberi peluang mereka untuk mengkomersilkan dengan cara pungli.(ds)( Radar Bojonegoro)