JOB PPEJ Wajib Bertanggungjawab

Soko Tuban 

TUBAN-Usulan relokasi SDN Rahayu, Kecamatan Soko karena terkena dampak flare pit pengeboran minyak Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ) memantik perhatian serius anggota DPRD Tuban. Komisi C yang membidangi masalah ini mengagendakan inpeksi mendadak (sidak) di Mudi.

''Kita nggak akan hearing, namun kita akan kesana menanyakan kesanggupan JOB P-PEJ terjadap usulan relokasi itu,'' kata wakil ketua komisi C DPRD, Muhammad Musa ketika dikonfirmasi kemarin (15/3). Sebab, munculnya usulan ini karena dampak dari produksi itu. ''Petrochina wajib bertanggung jawab,'' tegas politisi asal Partai Golkar ini.

Ketua KTNA Tuban ini menambahkan, permasalahan ini harus segera terselesaikan, sehingga tidak muncul gejolak yang ada.

Diberitakan, warga Desa Rahayu menuntut agar SDN setempat direlokasi. Sebab, aktivitas belajar mengajar terganggu dengan flare pit milik JOB P-PEJ yang jaraknya tidak jauh dari pusat flare pit. (zak) Radar Bojonegoro

Read more...

Warga Rahayu Keluhkan Dampak Pengeboran

Soko Tuban

Pengeboran minyak Mudi, di Desa Rahayu, Kecamatan Soko yang dikelola Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB-PPEJ) tidak hanya 'mengganggu' aktivitas sekolah di desa setempat. Namun, produksi pertanian di sekitar lokasi pengeboran juga tak bisa maksimal.

Kepala Desa Rahayu Imam Lughuzali ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Apalagi ketika ada enam titik flare yang dioperasionalkan oleh JOB-PPEJ. Menurut dia, sekarang ada sekitar 5 hektare (ha) sawah yang terkena dampak. Antara lain, tidak bisa lagi bercocok tanam palawija. Padahal, sebelum pengeboran ini beroperasi, warga masih bisa menanam palawija. ''Masalah ini yang sampai saat ini belum ada solusinya,'' kata dia.

Sehingga, lahan pertanian di sekitar pengeboran minyak itu sekarang hanya ditanami padi. Meski demikian, tanaman padi itu masih ada dampaknya. Yakni, umur tanam semakin lama dan hasil produksi menurun. Menurut Imam, jika normal umur tanaman padi sekitar 99 hari. Namun, padi yang berada di dekat lokasi pengeboran rata-rata baru panen setelah berumur 125 hari. ''Untuk produksinya kini hanya 3 ton per hektare. Padahal, sebelumnya sampai 5 hektare. Setiap tahun kini juga hanya bisa panen sekali, padahal biasanya bisa (panen) tiga kali,'' tuturnya.

Dia mengakui, pihak JOB-PPEJ sudah memberikan bantuan terkait kerugian tersebut. ''Namun, kata banyak petani, bantuan itu kurang sesuai dengan apa yang dihasilkan ketika panen normal,'' terangnya.

Humas JOB-PPEJ Catur Susilo ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tetap memerhatikan masalah lahan pertanian warga tersebut. ''Dan itu melalui mekanisme dan perlu kajian-kajian terus. Yang jelas kami cari jalan keluarnya,'' tegas dia.

Dia mengatakan, selama ini pihaknya telah memberikan perhatian bagi warga sekitar. Baik itu berupa bantuan sembako maupun kompensasi lainya. Bantuan sembako yang diberikan senilai Rp 300-500 ribu per KK terhitung mulai Oktober 2009. Sementara untuk biaya kompensasi, lanjut dia, terhitung Oktober lalu juga telah diberikan senilai Rp 162 juta per bulan atau kisaran Rp 400-500 ribu setiap KK. ''Untuk siswa sekolah juga sudah kami perhatikan,'' tambahnya. (zak)Radar Bojonegoro

Read more...

Kesal, Warga Tutup Pintu Pengeboran

Soko Tuban

Warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Tuban, kembali mendatangi Sumur Mudi di central processing area (CPA) milik Joint Operating Body Pertamina-PetroChina East Java (JOB PPEJ), kemarin (9/3). Mereka protes dengan cara mendirikan

terob di depan pintu masuk CPA. Akibatnya, aktivitas pengeboran lumpuh.

Kekesalan warga dipicu sikap JOB P-PEJ yang belum merespons sejumlah tuntutan yang mereka ajukan. Di antara tuntutan warga itu adalah 85 persen dari rekrutmen tenaga kerja dari desa setempat, relokasi SDN Rahayu I dan II yang ada di sekitar CPA, mendirikan pos kesehatan, serta minta JOB P-PEJ menyewa atau membeli tanah yang berada di radius 500 meter dari CPA. Pendirian terob dilakukan di tiga titik. Yakni, depan pintu masuk Pad A, Pad B, dan pintu darurat yang berada di Pad B.

Mujiono, Kaur pembangunan dan pemberdayaan desa setempat, mengakui, unjuk rasa ini dilakukan karena warga kesal. Sebab, JOB P-PEJ belum juga memberikan kompensasi sebagaimana tuntutan warga. Aksi penutupan pintu masuk ini dilakukan agar aktivitas di CPA terhenti. "Aksi ini akan dilakukan dalam waktu sepekan. Lamanya waktu ini agar JOB P-PEJ dapat menemuinya dan memenuhi tuntutan yang diajukan warga," ujarnya.

Pantauan di lokasi, sejumlah warga, baik pria maupun wanita, berada di bawah terob secara bergerombol. Mereka membawa dan membentangkan spanduk bertuliskan protes. Warga juga membawa alat pengeras suara.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Tuban. Kapolsek Soko, AKP Nur Asyik menyatakan, aksi ini dipantau karena dilakukan di lokasi pengeboran minyak milik negara. Pihaknya menurunkan sekitar 250 anggota dalam aksi ini. Jumlah itu termasuk bantuan dari 20 polsek jajaran Polres Tuban.

Nur Asyik menjelaskan, sesuai dengan pemberitahuan dari warga yang disampaikan kepada kepolisian, unjuk rasa dilakukan mulai pukul 08.00 hingga 17.00. Dia meminta bila warga berkeingian demo lagi, diharapkan secepatnya mengajukan pemberitahuan.

"Sebab, pemberitahuan kemarin hanya sehari," ujarnya. Hingga berita ini diturunkan,

sejumlah pejabat JOB P-PEJ belum dapat dikonfirmasi. Saat dihubungi, nomor ponselnya tidak aktif. (rij) Radar Bojonegoro

Read more...

Soko Tuban
SOKO - Rencana Joint Operating Body Pertamina-PetroChina East Java (JOB P-PEJ) untuk membuka lapangan baru di South East Mudi, Kecamatan Soko, Tuban tertunda. Penyebabnya, izin dari Pemkab Tuban hingga kini belum turun. ''Rencananya kami memang membuka lapangan baru di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko,'' kata Operation Manager JOB P-PEJ Marthen Lotong kepada Radar Bojonegoro.

Dia menuturkan, izin itu telah diajukan ke Pemkab Tuban beberapa bulan lalu. Hingga kemarin (16/10) izin yang diajukan belum disetujui. Marthen tidak tahu alasan belum turunnya izin membuka lapangan baru di Blok Tuban tersebut. '' Kita berharap segera turun,'' harapnya.

Menurut dia, JOB P-PEJ menargetkan pada 2010 produksi Blok Tuban 45 ribu barel per hari. Setelah sumur 12 A beroperasi, saat ini produksi Blok Tuban sudah mencapai 41 ribu barel per hari. ''Dengan lapangan baru, maka target itu akan kami usahakan terpenuhi,'' imbuhnya.

Tahun depan JOB P-PEJ merencanakan mengebor lagi dua sumur di Pad B Sukowati yang ada di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Yakni, sumur 14 dan 15. ''Sumur itu nanti bukan menambah produksi minyak, tapi mempertahankan produksi minyak di kisaran 45 ribu barel per hari,'' katanya.

Dia menjelaskan, produksi puncak Blok Tuban akan bisa bertahan selama tiga tahun setelah produksi 45 ribu barel per hari. ''Itupun ada beberapa sumur yang akan mengalami penurunan. Sehingga kita butuh sumur baru agar produksi bisa bertahan,'' tuturnya.

Mengenai permasalahan flare pit di CPA Mudi, pria asli Toraja itu menjelaskan, pihaknya saat ini sedang menjajaki untuk memindahkan sebagian flare pit di Sukowati. Untuk menghentikan api di flare pit, ujar dia, tidak mungkin karena hal itu sama saja dengan menghentikan produksi minyak. ''Karena itu kita masih cari solusi terbaik,'' katanya. (ade)Radar Bojonegoro

Read more...

Warga Minta JOB P-PEJ - BP Migas Penuhi Tuntutan

Soko Tuban

SOKO-BOJONEGORO - Sekitar 300 warga dari tiga dusun di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Tuban kemarin (6/10) mendatangi balai desa setempat. Mereka menuntut Joint Operating Body Pertamina-PetroChina East Java (JOB P-PEJ) dan BP Migas memenuhi keluhan warga terkait pengoperasian tambang minyak di wilayah setempat.

''Warga minta jawaban dari BP Migas dan JOB P-PEJ untuk segera memenuhi tuntutan. Warga mulai mendapat dampak buruk dari pengolahan minyak di pengeboran,'' kata Kepala Desa Rahayu Imam Lughuzali selaku pihak perantara pertemuan antara warga dan BP Migas.

Dia menuturkan, dampak buruk yang ditimbulkan di antaranya suhu terlampau panas, bau tidak sedap, kebisingan, dan gangguan terhadap tanaman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Balai Lingkungan Hidup (BLH) Tuban beberapa waktu lalu, lanjut Imam, suhu luar di ketiga dusun tersebut mencapai 65 derajat celcius. Sedangkan suhu di dalam ruangan mencapai 35 derajat celcius. Suhu itu melebihi ambang batas di ruangan yang maksimal 28 derajat celcius.

''Khususnya untuk SDN 1 dan 2 Rahayu yang hanya berjarak 150 meter dari lokasi pengeboran. Hal itu sangat mengganggu proses belajar,'' imbuhnya.

Asmui, salah satu perwakilan warga dari Dusun Sarirejo, Gandu, dan Delik mengaku sudah terlalu lama, sejak 2003 warga mendapat dampak buruk adanya penambangan. ''Belum ada solusi yang tepat untuk mengatasi dampak buruk tersebut. Warga terus menerus dirugikan bahkan sekarang ada penambahan flare (titik api) hingga tujuh,'' katanya yang disambut teriakan warga.

Sebelumnya, warga dan JOB P-PEJ bertemu 29 September lalu. Dalam pertemuan itu tercapai lima kesepakatan. Di antaranya, mengembalikan tujuh flare yang telah berdiri di area CPA menjadi dua, meredam suara yang ditimbulkan akibat kegiatan operasional, dan mengurangi bau tidak sedap yang berasal dari CPA, serta memberikan kompensasi kepada warga. Kesepakatan itu ditandatangani Field Manager JOB P-PEJ Sukarnoto Sukimin, Imam Lughuzali, Kapolsek Soko AKP Noor Asyik, dan Danramil Soko Istoha.

Pihak BP Migas yang kemarin diwakili Rusmandani, pengawas pengolahan minyak, menyanggupi untuk memberikan kompensasi kepada warga. Kompensasi itu dicairkan dalam waktu satu minggu ke depan. ''Untuk besarnya, masih menunggu keputusan dari BP Migas Jakarta, tidak bisa lantas diputuskan secara mendadak,'' katanya.

Terkait empat tuntutan lainnya, sekurangnya diupayakan tiga bulan setelah pertemuan, setelah proses koordinasi dengan BP Migas Jakarta.

Sementara itu, eksplorasi sumur 12 A di lapangan Sukowati, Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Bojonegoro yang dikelola JOB P-PEJ mulai memasuki kedalaman 6 ribu feet.

''Sudah mulai ada gas kick namun masih kecil,'' kata Field Admint Superintendent JOB P-PEJ A Rizani.

Dia menjelaskan, pengeboran sumur itu dilakukan sejak 1 September lalu. ''Menggunakan pipa 6 inchi,'' imbuhnya.

Dia menargetkan dalam 14 hari ke depan eksplorasi selesai dengan kedalaman sekitar 7.200 feet. Sehingga, uji coba produksi bisa dilakukan. Rizani menambahkan, saat ini di Sukowati Pad B telah ada lima sumur yang beroperasi. Jika sumur 12 A nanti selesai, maka di Pad B ada enam sumur. ''Sama dengan di Pad A yang ada di Desa Campurejo, Kota Bojonegoro juga ada enam sumur,'' tuturnya.

Mengenai produksi minyak Blok Tuban, Rizani menyatakan, saat ini sudah mencapai 40.400 barel setiap harinya. Dari jumlah itu, 37.800 barel di antaranya dihasilkan dari sumur di Sukowati Pad A dan Pad B. ''Sementara sisanya dari lapangan yang ada di Mudi, Soko,'' ujarnya. (tis/ade) Radar Bojonegoro

Read more...

Hearing, JOB P-PEJ Keluhkan Perizinan

Soko Tuban
TUBAN - Joint Operating Pertamina-PetroChina East Java (JOB P-PEJ) hingga kemarin (22/6) belum mendapatkan izin pemasangan pipaninsasi dari Bupati Tuban Haeny Relawati RW.

''Syarat sudah kami penuhi semua, apa yang kurang,'' keluh Field Administration Superintendent JOB P-PEJ Rizani di hadapan anggota komisi A dan B DPRD Tuban dalam hearing di ruang paripurna.

Menurut pria asal Jogjakarta ini, dari enam kabupaten (Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo) yang proses perizinan ditanganinya, hanya Tuban yang belum clear. ''Nggak tahu Tuban ada apa,'' imbuhnya.

Rizani mencontohkan Mojokerto yang saat ini belum dimasuki proyek, tapi sudah menanyakan proyek yang bakal digarap. ''Bupatinya itu terus menanyakan, kapan masuknya,'' tutur dia.

Padahal, lanjut Rizani, proyek itu bukan milik perusahaan semata. Juga, milik negara. Dia menuturkan, untuk masalah kontribusi, JOB P-PEJ telah mengucurkan kontribusi banyak. ''Seperti infrastruktur, religi dan lainnya. Pokoknya silakan kalau mau mengusulkan. Yang jelas prosedurnya melalui pemda. Kami bukannya tidak bertanggung jawab, namun sesuai dengan prosedur. Sehingga nanti tidak terjadi double,'' ujar dia.

Disinggung aksi warga Palang yang menuntut dibuatkannya tempat berlabuh perahu, Rizani menyatakan, masalah sosial masyarakat yang lebih tahu pemda.

Hearing kemarin diikuti Ketua Komisi A Soemono, Ketua Komisi B Warsito dan sejumlah anggota dua komisi A dan B itu. Di antaranya, Agung Supriyanto, Abu Bakar, Talchim, dan Sudiman. Sementara Rizani didampingi dua staf JOB P-PEJ, yakni Ridwan dan Fristy Herlina .

Soemono dalam pertemuan itu mengatakan, dari hearing tersebut bisa diketahui sejauh mana proyek JOB P-PEJ yang berlangsung di Tuban. (zak)(Radar Bojonegoro)

Read more...

Soko Tuban

beberapa waktu lalu diblog ini termuat berita mengenai kegiatan PT Gasuma dikecamatan Sokoyang saya kutip dari sebuah situs online, yang kemudian mendapat klarifikasi dari pihak PT Gasuma Federal Indonesia sebagai berikut :

Tanggapan dari Pihak PT. Gasuma Federal Indonesia

Jumat, 4 Juli, 2008 15:25

Dari:

"Adhitya Nusa P"

Kepada:

kangrus@yahoo.co.id

Dear Kangrus

Sehubungan dengan tulisan di Blog saudara mengenai kegiatan PT. Gasuma di kecamatan Soko kabupaten Tuban, dengan ini kami akan mengklarifikasi hal tersebut:

1. Bahwa pada saat ini PT. Gasuma Federal Indonesia belum melakukan aktifitas fisik di wilayah tersebut. Pada saat ini kami masih mengurus ijin lokasi.

2. Bahwa tidak ada hubungannya antara pembangunan mini LPG plant PT. Gasuma Federal Indonesia dengan kegiatan PT. Geolink dan prusahaan lainya perihal pembangunan tanki minyak dan pembangunan pipa.

3. Tidak ada oknum pejabat yang membekingi kegiatan kami tersebut।

Demikian kami sampaikan, mohon apabila ada berita miring mengenai PT। Gasuma Federal Indonesia dapat di klarifikasi terlebih dahulu kepada kami। Karena sesungguhnya proyek PT. Gasuma Federal Indonesia adalah proyek penyelamatan lingkungan yang disebabkan pembakaran Flare Gas JOB Pertamina – Petrochina East Java, karena pemberitaan miring tersebut dapat menghabat kami dalam pembangunan proyek tersebut dan kami berharap dengan terlaksananya proyek kami ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Soko dan sekitarnya.

Terimakasih

Adhitya Nusa Perdana

lantas yang sebenarnya bagai mana...?

sebab ketika saya terima klarifikasi tersebut sumber berita दीsitus asalnya sudah दीdelet

dengan dimuatnya klarifikasi ini supaya menjadi pelajaran bagi masyarakat bila tersiar berita yang memprovokasi supaya masyarakat lebih jeli mengklaim kebenaran sebuah berita।

Yang sebenarnya...? hanya masyarakat yang Faham & mengerti serta fihak yang terkait masalah tersebut yang tahu..!!! Semoga masyarakat kita menjadi lebih cerdas...!!!

Dibawah ini adalah berita yang saya maksud.

Tak Ada Izin dan Abaikan Kesehatan Warga

Keresahan warga di lima RT 1-5 RW VI, Dusun Losari, Dukuh Badegan, Desa Sokosari, KecamatanSoko, Kabupaten Tuban, sedikit plong (lega). Pasalnya, PT Gasuma diminta paksa untuk menghentikan jalan menuju lokasi bakal dibangunnya tangki minyak dan pabrik LPG. Rabu siang (11/6/08) kemarin, 12 anggota Komisi A DPRD Tuban meninjau langsung ke lokasi. Dengan ditemani beberapa warga Dukuh Badegan, Desa Sokosari, para wakil rakyat itu terkejut ketika menyaksikan lamgsung adanya aktivitas pengurukan jalan yang dilakukan PT Gasuma. “Kami minta dengan paksa agar aktivitas pengurukan ini dihentikan sekarang juga (Rabu (11/6) siang, red),” kata Sekretaris Komisi A, Agung Supriyanto, SH, yang ikut dalam rombongan ke lokasi Dukuh Badegan kemarin. Pasalnya, setelah ditelusuri ke Bappedal maupun LH Tuban bahwa izin lokasi maupun HO dari konsorsium beberapa perusahaan – terdiri dari PT Gasuma, PT Geo Link Nusantara, PT Petrogas Jatim Utama, dan PT Barata Indonesia – belum ada. Tapi yang terjadi, di lokasi sudah ada aktivitas pengurukan jalan. “Ini merupakan langkah nekat dan kesembronoan,” ujar politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Tuban ini. Karenanya, ia berjanji akan melakukan pengawalan dalam soal ini. Sebab, ia mengkhawatirkan langkah nekat dan kesembronoan yang dilakukan beberapa perusahaan tersebut ada oknum pejabat yang membekengi. Sehingga mereka berani melakukan aktivitas, meskipun belum mengantongi izin lokasi maupun HO. “Saya bersama teman-teman di Komisi A akan mengawal langsung tindakan yang dilakukan perusahaan di Dukuh Badegan, Desa Sokosari, Kecamatan Soko tersebut,” kata Agung. ibu Terkait Rencana Pembangunan Kilang Minyak TUBAN – Keresahan warga di lima RT I-VI, Dusun Losari, Dukuh Badegan, Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Tuban, bukannya merasa iri dengan keempat warganya (Muriadi, Kasan, Tamuzi dan Kusnan) yang tanahnya telah disewa untuk pembangunan kilang minyak dan pabrik LPG. Namun lebih disebabkan keberadaan pabrik yang dekat dengan pemukiman pendudukan itulah yang diresahkan sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) di lokasi itu. “Kami mengumpulkan tandatangan warga yang kemudian kami adukan ke DPRD Tuban, bukannya kami menolak adanya pembangunan pabrik di desa ini. Yang kami resahkan karena dekat dengan lokasi pemukiman penduduk. Silahkan dibangun, tapi yang jauh dengan pemukiman penduduk. Toh, tanah kas desa ada yang lokasinya jauh dari pemukiman penduduk,” kata Supartono sambil menunjuk peta lokasi rencana dibangunnya kilang minyak dan pabrik LPG di Dukuh Badegan. Alih-alih resahnya warga Dukuh Badegan itu, ternyata sebagian warga dan perangkat desa (setidaknya) telah menikmati uang sewa dari sekitar Rp 3,6 miliar. Angka ini merupakan asumsi harga sewa tanah sebesar Rp 9.000/meter dari luas lahan 8 hektare yang akan dijadikan lahan tanki dan pabrik LPG itu. Sebagaimana disampaikan Kepala Desa Sokosari H. Sutikno kepada Surabaya Pagi beberapa hari lalu, bahwa lahan inti pabrik seluas 3 hektare merupakan tanah penduduk, kemudian ditambah 5 hektare sebagai lahan penyangga yang merupakan sebagian tanah penduduk dan sebagian lagi tanah kas desa. “Saya sempat mendengar langsung dari pemilik tanah, bahwa harga sewa tanah Rp 9.000/meter dengan masa sewa selama 5 tahun. Artinya, kalau lahan yang dipakai seluas 8 hektar, maka akan ditemukan angka Rp 3,6 miliar,” kata Sukadi. “Saya tidak memasalahkan duit yang didapat, tapi kok lokasinya dengan pemukiman penduduk,” tambah Sukadi yang rumahnya sekitar 50 meter dari rencana lokasi kilank minyak dan pabrik LPG itu. Sukadi yang mengaku pernah bekerja bertahun-tahun di penampungan minyak milik Petro China di Desa Rahayu ini, kemudian menjelaskan bahayanya limbah pabrik tersebut bagi kesehatan manusia. Dari hasil detektor Hidrogen Sulfit (H2S) yang dirangkum “Pertamina – Santa Fe Konsorsium Natindo Sendiko,” kata Sukadi, disitu sudah dijelaskan dengan rinci mengenai pengaruh fisik manusia dari limbah minyak yang dihasilkan milik Petro China (lihat data). Menurut Sukadi, pengalaman pahit yang menimpa istrinya, Siti Aminah (35), yang pernah pingsan karena akibat bau yang dikeluarkan penampungan minyak milik Petro China – yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumahnya – bisajadi yang dikeluarkan sudah mencapai PPM 500.0 persentase 0.005. “Istri saya waktu itu langsung pingsan, untung saja segera mendapatkan perawatan,” aku Sukadi menceritakan pengalaman pahit keluarganya dua tahun lalu. “Saya tidak bisa berbuat banyak atau protes, karena lokasi Petro China bukan di luar desa saya,” tambahnya. Sebab itulah, lanjut Sukadi, kalau sekarang di desanya sendiri mau dibangun kilang minyak dan pabrik LPG yang tidak lain merupakan proses lanjutan dari pengelolaan limbah minyak milik Petro China sekarang, Sukadi dan 300 warga di Dukuh Badegan merasa sangat keberatan. Sementara itu, PT Gasuma maupun PT Petro China belum bisa dikonfirmasi terkait soal limbah maupun bakal dibangunnya kilank minyak dan pabrik LPG di Dukuh Badegan, Desa Sokosari, Kecamatan Soko tersebut. ibu sumber : surabaya pagi

Read more...

Tiga Kabupaten "Berebut" Blok Cepu

">
Soko Tuban

CEPU,kompas.com- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Purnomo Yusgiantoro memastikan eksplorasi dan produksi minyak bumi dan gas Blok Cepu dimulai akhir tahun ini. Untuk menyongsong itu, Pemerintah Kabupaten Blora, Rembang, dan Tuban berlomba-lomba menyiapkan infrastruktur di bidang jasa transportasi.

Purnomo Yusgiantoro, Rabu (18/6), mengatakan hasil produksi awal minyak Blok Cepu sekitar 20.000 barel per hari. Kemampuan produksi minyak itu akan terus bertambah hingga 2010 nanti mencapai sekitar 165.000 barel per hari.

Hasil produksi itu akan ditampung di dua kilang minyak di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, dan Mudi, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Produksi awal akan ditampung di kilang minyak Mudi yang berkapasitas 60.000 barel per hari.

Saat ini, di Mudi sedang disiapkan pipa minyak berdiameter 10 inci, kata dia. Di Blora, Pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menghidupkan kembali lapangan terbang Ngloram di Desa Ngloram, Kecamatan Cepu.

Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz mengatakan lapangan terbang itu akan segera diperbaiki. Landasan pacu akan diperpanjang menjadi 1.400 meter, sehingga muat untuk pesawat jenis buscraft. Dana yang dibutuhkan sektiar Rp 80 miliar.

"Namun lantaran ada kenaikan harga bahan bakar minyak, jumlah itu akan dikaji kembali berikut sumber dana, APBD Jateng atau APBN," kata Ali Mufiz.

Saat ini, Pemkab Blora telah mengalokasikan dana Rp 2,5 miliar dari APBD 2008. Dana itu digunakan untuk memperbaiki jalan menuju lapangan terbang mulai dari Desa Mulyorejo hingga Desa Ngloram sepanjang 3,7 kilometer.

Di Rembang, Pemkab Rembang berencana membangun Pelabuhan Umum Nasional di Desa Sendang mulyo, Kecamatan Sluke. Salah satu fungsi pelabuhan senilai Rp 49,34 miliar itu adalah penyediaan fasilitas pendukung dalam rangka eksplorasi-produksi Blok Cepu.

Bupati Rembang Moch Salim pernah menyatakan adanya wacana pemindahan jalur pipa penyalur minyak dari Pelabuhan Tuban ke Rembang. Untuk itu, Pemkab Rembang telah merencanakan penyediaan lahan untuk kilang minyak di kawasan pelabuhan itu.

Menanggapi wacana pemindahan itu, Purnomo mengatakan semula minyak dari dua kilang akan disalurkan ke kilang di Pelabuhan Tuban. Namun, hal itu masih berupa rencana.

"Yang penting, saat ini pengelola Blok Cepu harus fokus pada kelancaran eksplorasi-produksi minyak setiap hari," tandasnya.

Read more...