DPC Barnas Tuban Melawan! Minta DPP Tinjau Ulang SK Penganuliran Pemecatan Sidik Wiyanto

Soko Tuban

TUBAN - DPC Partai Barnas Tuban akhirnya mengambil sikap atas SK DPP terkait penganuliran pemecatan Sidik Wiyanto dari kepengurusan partai. Diam-diam, pada Senin (4/1) lalu, pengurus harian DPC Partai Barnas telah melakukan koordinasi. ''Hasilnya, kami telah mengajukan surat ke DPP agar SK tersebut dilakukan peninjauan ulang,'' tegas ketua DPC Partai Barnas Tuban, Endrik kemarin (11/1) siang.

Pengajuan peninjauan ulang itu disampaikan ke DPP pada Rabu (6/1) lalu, dimaksudkan agar pengambilan kebijakan dari DPC Barnas nantinya tidak salah. Sebab, sebelum turunnya SK itu, DPC belum ada koordinasi dari DPP. Sampai kemarin, Endrik mengaku belum mendapat jawaban dari DPP Partai Barnas. ''Ini masih kami tunggu,'' ujar anggota DPRD Tuban itu.

Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan DPD Partai Barnas Jatim terkait keanggotaan Sidik Wiyanto. ''Hasil klarifikasi itu, kalaupun Pak Sidik (Sidik Wiyanto, Red) ingin kembali ke partai, tidak masalah. Namun tidak menjadi pengurus harian,'' tuturnya. Kenapa demikian? ''Karena yang bersangkutan telah mencemarkan nama baik partai,'' tegas politisi asal Soko itu.

Diberitakan sebelumnya, DPP Partai Barnas mengeluarkan surat keputusan bernomor 010/SKI/DPP-P.BARNAS/XII/2009. Surat yang ditembuskan kepada DPD Partai Barnas Jatim dan DPC Partai Barnas Tuban itu berisi penganuliran SK pemecatan Sidik Wiyanto dari partainya. Sebelumnya, Sidik dipecat oleh DPP. Akibatnya, caleg yang mengantongi 1.789 suara itu gagal menjadi anggota DPRD Tuban. Dia diganti Endrik, ketua partainya yang memperoleh suara terbanyak kedua yakni 1.337 suara. (zak)Radar Bojonegoro

Read more...

Anggota Dewan Dikado Kartu Remi

Soko Tuban

TUBAN - Belasan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Reformasi (AMPR) Tuban kemarin (16/11) menggelar aksi di Kejaksaan Negeri (Kejari) dan DPRD setempat.

Mereka menuntut kasus-kasus korupsi yang ada di Bumi Ronggolawe segera dituntaskan. Selain itu, menuntut agar pimpinan DPRD dan alat kelengkapan dewan segera terbentuk.

Mahasiswa gabungan dari PMII, HMI, KAHMI dan IMM itu memulai aksi sekitar pukul 10.00. Mereka bergerak dari Jalan Sunan Bonang atau depan Masjid Agung Tuban. Dengan membentangkan bendera organisasinya masing-masing, para aktivis itu menuju kantor Kejari di Jalan RA Kartini.

Mereka terus meneriakkan yel-yel dan bergantian melakukan orasi. Para pengunjuk rasa juga membawa sejumlah poster. Setelah berorasi, lima perwakilan mahasiswa dipertemukan dengan Kasi Intel M. Chozin dan Kasi Pidsus Agus Budiarto. ''Kami mempertanyakan proses hukum kasus korupsi pakaian sipil harian (PSH) yang sampai saat ini hanya bolak-balik dari Kejari ke Polres. Ini kenapa?,'' tanya Kartono, salah satu perwakilan mahasiswa dihadapan dua pejabat kejaksaan tersebut.

Kasi Pidsus Agus Budiarto mengatakan, sampai saat ini penanganan kasus PSH masih terus diproses. Sebab, jaksa penuntut umum (JPU) masih menemukan adanya berkas yang belum lengkap. ''Masih ada syarat materiil yang belum dipenuhi,'' kata dia.

Namun, Kasi Pidsus tidak menyebutkan secara detail syarat materiil yang belum lengkap tersebut. ''Kami tetap komitmen, supaya hal ini bisa berjalan maksimal,'' tambahnya.

Dalam pertemuan itu sempat terjadi ketegangan. Kartono yang tidak puas dengan jawaban dari Kejari memilih keluar ruangan tanpa ada koordinasi terlebih dahulu.

Setelah dari kejaksaan, para pengunjuk rasa melakukan longmarch ke gedung DPRD Tuban. Sesampainya di bundaran patung-depan DPRD Tuban-mereka menggelar orasi menuntut agar DPRD setempat segera bekerja. ''Potong gajinya, karena anggota dewan sampai saat ini belum bekerja,'' teriak para pengunjuk rasa.

Aksi saling dorong dengan petugas terjadi ketika mahasiswa merangsek masuk ke gedung dewan. Namun, itu tidak berlangsung lama. Sekitar 15 menit para mahasiswa berorasi, namun tak satupun anggota dewan yang menemui mereka. Padahal, saat itu sejumlah anggota dewan masih ngantor. Seperti sebagian anggota dewan dari FKB, FPP, F-Gerindra, FPDIP, dan FAB. Para wakil rakyat ini memilih berdiam didalam ruangan dan mengintip dari jendela ruang kantornya.

Beberapa saat kemudian, anggota FKB Muhyidin menemui para aktivis. Terkait belum terbentuknya pimpinan definitif, politisi asal Plumpang ini meminta para mahasiswa untuk menanyakan langsung ke FPG Bersatu. Sebab, pihaknya sudah semaksimal mungkin mengusulkan kepada pimpinan sementara agar pimpinan DPRD dan alat kelengkapan segera terbentuk. ''Anggota dewan dari FPG memang tadi pagi ada di kantor. Mengapa mereka pada lari semua saat ada demo. Dan ini semua karena PG yang belum menyerahkan nama calon,'' tegas Muhyidin dengan nada tinggi.

Belum puas dengan jawaban tersebut, para mahasiswa memberi kado kepada anggota dewan dengan kartu remi dan sejumlah uang recehan. Ini sebagai bentuk belum bisa bekerjanya anggota dewan, Namun, kado tersebut ditolak oleh Muhyidin. ''Ya saya tolak,'' kata dia. Akibatnya, kartu remi tersebut berserakan dilantai depan kantor DPRD setempat.

Hendratonik, koordinator aksi mengatakan, kado kartu remi ini sebagai ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap wakil rakyat yang selama ini belum bisa bekerja untuk rakyat. (zak)Radar Bojonegoro

Read more...

Sebagian Anggota DPRD Tuban Putus Asa

Soko Tuban

Buntut Belum Jelasnya Pembentukan Pimpinan Definitif

TUBAN - Upaya enam fraksi di DPRD Tuban untuk menanyakan surat aduan yang disampaikan ke Biro Hukum Pemprov Jatim terkait belum terbentuknya pimpinan DPRD sampai kini belum membuahkan hasil.

''Kami sudah putus asa. Sudah kami tanyakan terus (ke biro hukum, Red) tapi belum ada jawaban pasti,'' kata calon wakil ketua DPRD Tuban, Teguh Prabowo alias Go Tjong Ping kepada Radar Bojonegoro kemarin (6/11).

Politisi PDIP ini menjelaskan, saat sebagian anggota DPRD Tuban berkonsultasi ke biro hukum pemprov beberapa waktu lalu, sebenarnya disarankan jika peraturan pemerintah (PP) yang baru belum turun agar menggunakan PP lama. ''Dan Depdagri juga menyaranakan agar menggunakan PP lama,'' kata Tjong Ping.

Dikatakan Tjong Ping, di seluruh Indonesia kemungkinan tinggal Tuban saja yang pimpinan DPRD-nya belum terbentuk. ''Kalau seperti ini, RAPBD molor dan masyarakat yang dirugikan,'' tegasnya. Kami sampai pegel ngrasakno kondisi ini. Padahal, kami ditanya terus oleh masyarakat,'' ungkapnya.

Untuk itu, dia berharap Partai Golkar semestinya menyadari hal ini dan segera mengirimkan nama calon pimpinan dewan. ''Kalau seperti ini terus kan semunya macet,'' tukas mantan ketua DPC PDIP itu.

Diberitakan sebelumnya, sejak 24 Agustus lalu hingga sekarang, pimpinan DPRD Tuban dan alat kelengkapan lainnya belum terbentuk. Penyebabnya, Partai Golkar yang mendapat jatah ketua dewan belum menyerahkan nama calonnya karena masih menunggu turunnya PP.

Sementara itu, Ketua DPRD Blora Maulana Kusnanto meminta seluruh fraksi segera menyetorkan nama yang diusulkan menjadi ketua komisi maupun anggota alat kelengkapan depan lainnya seperti banmus, banggar, baleg, maupun BK. ''Saya harap semua sudah masuk sehingga minggu depan sudah bisa mengumumkan susunan alat kelangkapan dewan,'' tutur Kusnanto kemarin.

Menurut dia, ketua komisi harus segera ditentukan agar pembahasan perubahan APBD segera bisa dilakukan. Khusus Fraksi Partai Golkar, kata dia, sudah mengusulkan Hanindyo Andri Haskoro menjadi ketua komisi C. ''Sudah resmi kami usulkan,'' kata politisi PG itu.

Saat ini, semua alat kelengkapan dewan sudah tersusun. Seperti Badan Kehormatan misalnya. Dia menentukan partai-partai besar yang akan menempatkan wakilnya di BK. Ada lima anggota BK yang dibutuhkan dan semuanya sudah ditentukan. Yakni, wakil dari Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, PKB, dan PPP. Anggota dewan yang lain, menurut dia, sudah diakomodasi di alat kelengkapan dewan lainnya. (zak/ono) Radar Bojonegoro

Read more...

Dewan Dua Bulan Nganggur

Soko Tuban

TUBAN-Dua bulan sudah anggota DPRD Tuban dilantik menjadi legislatif. Namun, pimpinan DPRD Tubn hingga kemarin belum juga terbentuk. Dampaknya, agenda kerja wakil rakyat yang telah dipilih masyarakat ini pun kian terkatung-katung.

Kemarin (26/10) misalnya, para wakil rakyat ini pun hanya datang, duduk bercengkrama dengan sesama rekan legislatif. Sesekali melobi-lobi lintas fraksi. ''Belum ada agenda Mas,'' ujar ketua FKB Imron Chudlori bersama wakil ketua sementara DPRD Tuban Sa'dun Naim di gedung dewan.

Ketua sementara DPRD Tuban Marwan ketika dikonfirmasi mengatakan, sampai saat ini peraturan pemerintah yang ditunggu-tunggu juga belum turun. ''(PP, red) Belum mas,'' kata dia kemarin. (zak) Radar Bojonegoro

Read more...