Sebagian Anggota DPRD Tuban Putus Asa
Soko Tuban
Buntut Belum Jelasnya Pembentukan Pimpinan Definitif
TUBAN - Upaya enam fraksi di DPRD Tuban untuk menanyakan surat aduan yang disampaikan ke Biro Hukum Pemprov Jatim terkait belum terbentuknya pimpinan DPRD sampai kini belum membuahkan hasil.
''Kami sudah putus asa. Sudah kami tanyakan terus (ke biro hukum, Red) tapi belum ada jawaban pasti,'' kata calon wakil ketua DPRD Tuban, Teguh Prabowo alias Go Tjong Ping kepada Radar Bojonegoro kemarin (6/11).
Politisi PDIP ini menjelaskan, saat sebagian anggota DPRD Tuban berkonsultasi ke biro hukum pemprov beberapa waktu lalu, sebenarnya disarankan jika peraturan pemerintah (PP) yang baru belum turun agar menggunakan PP lama. ''Dan Depdagri juga menyaranakan agar menggunakan PP lama,'' kata Tjong Ping.
Dikatakan Tjong Ping, di seluruh Indonesia kemungkinan tinggal Tuban saja yang pimpinan DPRD-nya belum terbentuk. ''Kalau seperti ini, RAPBD molor dan masyarakat yang dirugikan,'' tegasnya. Kami sampai pegel ngrasakno kondisi ini. Padahal, kami ditanya terus oleh masyarakat,'' ungkapnya.
Untuk itu, dia berharap Partai Golkar semestinya menyadari hal ini dan segera mengirimkan nama calon pimpinan dewan. ''Kalau seperti ini terus kan semunya macet,'' tukas mantan ketua DPC PDIP itu.
Diberitakan sebelumnya, sejak 24 Agustus lalu hingga sekarang, pimpinan DPRD Tuban dan alat kelengkapan lainnya belum terbentuk. Penyebabnya, Partai Golkar yang mendapat jatah ketua dewan belum menyerahkan nama calonnya karena masih menunggu turunnya PP.
Sementara itu, Ketua DPRD Blora Maulana Kusnanto meminta seluruh fraksi segera menyetorkan nama yang diusulkan menjadi ketua komisi maupun anggota alat kelengkapan depan lainnya seperti banmus, banggar, baleg, maupun BK. ''Saya harap semua sudah masuk sehingga minggu depan sudah bisa mengumumkan susunan alat kelangkapan dewan,'' tutur Kusnanto kemarin.
Menurut dia, ketua komisi harus segera ditentukan agar pembahasan perubahan APBD segera bisa dilakukan. Khusus Fraksi Partai Golkar, kata dia, sudah mengusulkan Hanindyo Andri Haskoro menjadi ketua komisi C. ''Sudah resmi kami usulkan,'' kata politisi PG itu.
Saat ini, semua alat kelengkapan dewan sudah tersusun. Seperti Badan Kehormatan misalnya. Dia menentukan partai-partai besar yang akan menempatkan wakilnya di BK. Ada lima anggota BK yang dibutuhkan dan semuanya sudah ditentukan. Yakni, wakil dari Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, PKB, dan PPP. Anggota dewan yang lain, menurut dia, sudah diakomodasi di alat kelengkapan dewan lainnya. (zak/ono) Radar Bojonegoro
TUBAN - Upaya enam fraksi di DPRD Tuban untuk menanyakan surat aduan yang disampaikan ke Biro Hukum Pemprov Jatim terkait belum terbentuknya pimpinan DPRD sampai kini belum membuahkan hasil.
''Kami sudah putus asa. Sudah kami tanyakan terus (ke biro hukum, Red) tapi belum ada jawaban pasti,'' kata calon wakil ketua DPRD Tuban, Teguh Prabowo alias Go Tjong Ping kepada Radar Bojonegoro kemarin (6/11).
Politisi PDIP ini menjelaskan, saat sebagian anggota DPRD Tuban berkonsultasi ke biro hukum pemprov beberapa waktu lalu, sebenarnya disarankan jika peraturan pemerintah (PP) yang baru belum turun agar menggunakan PP lama. ''Dan Depdagri juga menyaranakan agar menggunakan PP lama,'' kata Tjong Ping.
Dikatakan Tjong Ping, di seluruh Indonesia kemungkinan tinggal Tuban saja yang pimpinan DPRD-nya belum terbentuk. ''Kalau seperti ini, RAPBD molor dan masyarakat yang dirugikan,'' tegasnya. Kami sampai pegel ngrasakno kondisi ini. Padahal, kami ditanya terus oleh masyarakat,'' ungkapnya.
Untuk itu, dia berharap Partai Golkar semestinya menyadari hal ini dan segera mengirimkan nama calon pimpinan dewan. ''Kalau seperti ini terus kan semunya macet,'' tukas mantan ketua DPC PDIP itu.
Diberitakan sebelumnya, sejak 24 Agustus lalu hingga sekarang, pimpinan DPRD Tuban dan alat kelengkapan lainnya belum terbentuk. Penyebabnya, Partai Golkar yang mendapat jatah ketua dewan belum menyerahkan nama calonnya karena masih menunggu turunnya PP.
Sementara itu, Ketua DPRD Blora Maulana Kusnanto meminta seluruh fraksi segera menyetorkan nama yang diusulkan menjadi ketua komisi maupun anggota alat kelengkapan depan lainnya seperti banmus, banggar, baleg, maupun BK. ''Saya harap semua sudah masuk sehingga minggu depan sudah bisa mengumumkan susunan alat kelangkapan dewan,'' tutur Kusnanto kemarin.
Menurut dia, ketua komisi harus segera ditentukan agar pembahasan perubahan APBD segera bisa dilakukan. Khusus Fraksi Partai Golkar, kata dia, sudah mengusulkan Hanindyo Andri Haskoro menjadi ketua komisi C. ''Sudah resmi kami usulkan,'' kata politisi PG itu.
Saat ini, semua alat kelengkapan dewan sudah tersusun. Seperti Badan Kehormatan misalnya. Dia menentukan partai-partai besar yang akan menempatkan wakilnya di BK. Ada lima anggota BK yang dibutuhkan dan semuanya sudah ditentukan. Yakni, wakil dari Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, PKB, dan PPP. Anggota dewan yang lain, menurut dia, sudah diakomodasi di alat kelengkapan dewan lainnya. (zak/ono) Radar Bojonegoro
