PPEJ Tak Bisa Penuhi Tuntutan Warga
Soko Tuban
TUBAN - Aksi demontrasi gerakan masyarakat pantura (GMP) Jumat (19/6) lalu di sekitar boiler JOB PPEJ (Pertamina PetroChina East Java) di Desa Karangagung, Palang ditanggapi serius pihak JOB PPEJ.
Humas JOB PPEJ Pangudi ketika dikonfirmasi Radar Bojonegoro mengatakan sebelum adanya aksi, warga sekitar sudah menyampaikan proposal ke JOB PPEJ untuk dibuatkan tambat berlabuhnya perahu nelayan setempat. Dalam proposal tersebut, tuturnya, dituliskan kebutuhan dananya senilai Rp 600 juta. Setelah proposal itu dipelajari, pihak JOB PPEJ akhirnya tidak bisa memenuhi tuntutan itu. ''Mestinya pengajuannya ke pemkab. Kalau ke JOB PPEJ itu salah alamat,'' ujar Pangudi via ponselnya. Sebab, lanjut dia, proyek migas ini milik negara.
Pangudi menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan penjelasan ke warga tentang tuntutan yang tidak mudah dipenuhi ini. ''Namun, kok demo lagi,'' tanyanya.
Dia mengatakan, sejak 2004-2008 pihaknya sudah mengucurkan dana community development Rp 600 juta ke sekitar Desa Karangagung melalui berbagai program. ''Seperti terumbu karang dan lainnya,'' terang dia.
Lantas? Menurut dia, dengan tuntutan itu, JOB PPEJ lagi-lagi tidak mudah untuk memenuhi tuntutan warga dengan alasan dana kas negara.
Seperti diberitakan, Jumat (19/6) lalu, ratusan warga yang mengatasnamakan gerakan masyarakat pantura (GMP) menggelar aksi untuk yang kedua kalinya. Mereka mengepung boiler milik JOB PPEJ yang ada di Desa Karangagung dan juga sempat memblokir jalan sambil menuntut tambat berlabuhnya perahu para nelayan. (zak) (Radar Bojonegoro )
Humas JOB PPEJ Pangudi ketika dikonfirmasi Radar Bojonegoro mengatakan sebelum adanya aksi, warga sekitar sudah menyampaikan proposal ke JOB PPEJ untuk dibuatkan tambat berlabuhnya perahu nelayan setempat. Dalam proposal tersebut, tuturnya, dituliskan kebutuhan dananya senilai Rp 600 juta. Setelah proposal itu dipelajari, pihak JOB PPEJ akhirnya tidak bisa memenuhi tuntutan itu. ''Mestinya pengajuannya ke pemkab. Kalau ke JOB PPEJ itu salah alamat,'' ujar Pangudi via ponselnya. Sebab, lanjut dia, proyek migas ini milik negara.
Pangudi menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan penjelasan ke warga tentang tuntutan yang tidak mudah dipenuhi ini. ''Namun, kok demo lagi,'' tanyanya.
Dia mengatakan, sejak 2004-2008 pihaknya sudah mengucurkan dana community development Rp 600 juta ke sekitar Desa Karangagung melalui berbagai program. ''Seperti terumbu karang dan lainnya,'' terang dia.
Lantas? Menurut dia, dengan tuntutan itu, JOB PPEJ lagi-lagi tidak mudah untuk memenuhi tuntutan warga dengan alasan dana kas negara.
Seperti diberitakan, Jumat (19/6) lalu, ratusan warga yang mengatasnamakan gerakan masyarakat pantura (GMP) menggelar aksi untuk yang kedua kalinya. Mereka mengepung boiler milik JOB PPEJ yang ada di Desa Karangagung dan juga sempat memblokir jalan sambil menuntut tambat berlabuhnya perahu para nelayan. (zak) (Radar Bojonegoro )
0 coment:
Posting Komentar