FPDIP Bakal Turun Kelapangan Ikut Telusuri Dugaan Pungli KTP

Soko Tuban

- Turunya komisi pelayanan publik (KPP ) Jatim di kecamatan Soko untuk menelusuri dugaan pungutan liar pembuatan KTP mendapat tanggapan dari kalangan anggota DPRD Tuban.

Ketua Fraksi PDIP Tuban, Karjo kepada Radar Bojonegoro mengatakan, pihaknya mengagendakan turun kebawah untuk mengecek jika memang ada dugaan pungli KTP dikecamatan tersebut. Sebab, sesuai dengan ketentuan yang ada, pembuatan KTP tidak boleh melebihi ketentuan perda nomor 1 tahun 2009. Yakni biaya adminsitrasi hanya Rp 7 ribu. Apalagi, mulai kemarin hingga awal November ini ada pembuatan KTP dan KSK masal, maka pihaknya akan tetap mengawal program tersebut. ''Kami akan mengawal, biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan,'' tegasnya. Namun, Karjo belum bisa memastikan kapan pihaknya akan turun kebawah. ''Yang jelas akan kita kawal,''terangnya.

Seperti diberitakan, KPP mendapat keluhan masyarakat terkait proses pemohonan KTP. Salah satunya besar uang administrasi yang harus diserahkan kepada oknum pegawai agar KTP yang diajukan cepat selesai. Yakni kalau membayar Rp 50 ribu sehari jadi, dan membayar Rp 20-25 ribu sepekan jadi.

''Kalau seperti ini jelas menunjukkan pelayanan publik yang kurang beres,'' tegas politisi asal Singgahan ini. Dikatakan Karjo, semestinya pemerintah dan juga petugas yang ada didaerah lebih akomidatif dalam pengurusan KTP sesuai dengan peraturan yang ada. (zak) Radar Bojonegoro