Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelayanan Kesehatan Gratis dan Pendidikan Gratis di Kabupaten Tuban

Soko Tuban

Tuban. Selasa 9 September 2008 bertempat di Gedung Korpri Pemkab Tuban dihelat pertemuan dengan tajuk ” Pembekalan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pelayanan Kesehatan Gratis dan Pendidikan Gratis di Kabupaten Tuban”. Acara tersebut dihadiri oleh Camat, Kepala Puskesmas, Kacabdin Pendiikan, Kasi Yanum, Kasi PMD, TP PKK Kecamatan dari 20 Kecamatan di Tuban serta jajaran Dinas dan Instansi terkait di lingkungan Pemkab Tuban.

Acara dimulai + 09.00, dipimpin oleh Ibu Parastuti selaku Sekda dilanjutkan paparan dari Bapeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan KB, serta dari Kantor Sosial. Kepala bapeda menyampaikan secara garis besar program pemberdayaan masyarakat miskin di Pemkab Tuban terdapat 25 program dengan total anggaran Rp. 53.132.608,00 yang dibiayai oleh APBN ( Rp. 21.742.320), APBD Propinsi (Rp. 7.304.720) dan APBD Kabupaten (Rp. 24.085.608).

Untuk program Jamkesmas telah terbagikan kartu Jamkesmas sebanyak 344.919 kartu. Kartu tersebut sebagai identifikasi sasaran untk mendapatkan pelayanan secara gratis di Puskemas dan jajaranya (PUSTU dan Polindes/ Bidan Desa) serta memperoleh pelayanan rujukan ke RSUD.

Layanan di Puskesmas merupakan layanan tingkat pertama yang meliputi pemeriksaan, konsultasi, penyuluhan, laboratorium sederhana, pengobatan, pengobatan gigi, tindajan medis kecil, pemeriksaan kehamilan, persalinan, penangan nifas, buteki, imunisasi, pelyanan KB dan rujukan ke Puskesmas rawat inap dan Rumah Sakit.

Bentuk pelayanan di rumah sakit merupakan layanan yang bersifat rujukan yang meliputi layanan rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap di kelas 3 serta layanan gawat darurat. Untuk layanan rujukan peserta jamkesmas harus terlebih dulu menjalani penanganan di Puskesmas bila perlu dirujuk maka akan diberikan surat rujukan. Faktanya banyak kasus masuk rumah sakit terlebih dulu walaupun sebenarnya tidak perlu dirujuk baru minta surat rujukan ke Puskesmas, hal ini menandakan bahwa sistem rujukan belum berjalan baik atau masyarakat belum menganggap puskesmas sebagai layanan yang sesuai dengan “harapan” masyarakat.

Bagi warga masyarakat miskin non Jamkesmas Pemkab mengalokasikan dana Rp. 1,5 milyar di RSUD R. Koesma. Bagi mereka kalau betul-betul miskin bisa memanfaatkan pelayanan ini dengan dibuktikan adanya surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan yang dilegalisasi oleh kecamatan. Untuk pelayanan miskin non Jamkesmas di Puskesmas Kepala Dinas Kesehatan dan KB mengharuskan mereka tetap digratiskan/ tidak ada tarikan tapi tidak boleh meng-klaim pada dana Jamkesmas yang telah ada di Puskesmas. Karena tidak ada dana pendamping APBD untuk pos ini ada beberapa Puskesmas merasa keberatan tapi dengan terpaksa mengikuti instruksi Kadinkes terebut. Ya mudah-mudahan pelayan dengan imbalan 2 M ( matursuwun mas/mbak) bisa dilandasi dengan keihlasan yang bersankutan nantinya masuk surga. amien.

Untuk layanan gawat darurat masyarakat miskin dapat langsung ke rumah sakit atau layanan manapun dan bagi yang tidak bisa menunjukkan kartu Jamkesmas, kelengakapan administrasi, kartu Jamkesmas atau SKTM serta surat rujukan dapat disusulkan dalam tempo 2 hari kerja.

Untuk program pendidikan gratis telah dilaksaksanakan sampai tingkat SLTP, dengan dana BOS semua siswa didik, mampu atau tidak, telah dibebaskan dari iuran bulanan/ SPP, biaya PSB, daftar ulang, iuran perpustakaan, biaya pembinaan kesiswaan, biaya ujian, biaya gedung dan penyediaan buku/alat peraga. Bagi siswa miskin bisa mendapatkan hal serupa di tingkat SLTA melalui dana Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) dan alokasi khusus siswa DO (pagu DO).

Dalam kenyataan ternyata beberapa sekolah masih menarik untuk daftar ulang dan program pagu DO yang sempat disosialisakan pada bulan yang lalu (sebelum tahun ajaran baru) ternyata secara tehnis tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Dari kepala kantor sosial menjelaskan tentang PKH (Program Keluarga Harapan), yaitu pemberian sumbangan langsung tunai bersyarat dengan sasaran rumah tangga sangat miskin yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita dan anak usia pendidikan SD dan SLTP.

Terakhir Ibu Bupati berharap guna kelancaran kegiatan ini hendaknya disosialiasaikan kepada masyarakat di masing-masing desa dengan mengundang sasaran untuk diberikan penjelasan.

Mudah-mudahan acara sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin di desa-desa bisa berjalan baik, tanda tendensi hanya dilandasi niat ihlas mengentas kimiskinan. Harapanya, budi daya masyarakat miskin hilang/berkurang sehingga masyarakat Tuban yang mandiri, sejahtera lahir dan batin terwujud. Amien. Sumber : pkm kenduruan