Warga Rahayu Keluhkan Dampak Pengeboran

Soko Tuban

Pengeboran minyak Mudi, di Desa Rahayu, Kecamatan Soko yang dikelola Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB-PPEJ) tidak hanya 'mengganggu' aktivitas sekolah di desa setempat. Namun, produksi pertanian di sekitar lokasi pengeboran juga tak bisa maksimal.

Kepala Desa Rahayu Imam Lughuzali ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Apalagi ketika ada enam titik flare yang dioperasionalkan oleh JOB-PPEJ. Menurut dia, sekarang ada sekitar 5 hektare (ha) sawah yang terkena dampak. Antara lain, tidak bisa lagi bercocok tanam palawija. Padahal, sebelum pengeboran ini beroperasi, warga masih bisa menanam palawija. ''Masalah ini yang sampai saat ini belum ada solusinya,'' kata dia.

Sehingga, lahan pertanian di sekitar pengeboran minyak itu sekarang hanya ditanami padi. Meski demikian, tanaman padi itu masih ada dampaknya. Yakni, umur tanam semakin lama dan hasil produksi menurun. Menurut Imam, jika normal umur tanaman padi sekitar 99 hari. Namun, padi yang berada di dekat lokasi pengeboran rata-rata baru panen setelah berumur 125 hari. ''Untuk produksinya kini hanya 3 ton per hektare. Padahal, sebelumnya sampai 5 hektare. Setiap tahun kini juga hanya bisa panen sekali, padahal biasanya bisa (panen) tiga kali,'' tuturnya.

Dia mengakui, pihak JOB-PPEJ sudah memberikan bantuan terkait kerugian tersebut. ''Namun, kata banyak petani, bantuan itu kurang sesuai dengan apa yang dihasilkan ketika panen normal,'' terangnya.

Humas JOB-PPEJ Catur Susilo ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tetap memerhatikan masalah lahan pertanian warga tersebut. ''Dan itu melalui mekanisme dan perlu kajian-kajian terus. Yang jelas kami cari jalan keluarnya,'' tegas dia.

Dia mengatakan, selama ini pihaknya telah memberikan perhatian bagi warga sekitar. Baik itu berupa bantuan sembako maupun kompensasi lainya. Bantuan sembako yang diberikan senilai Rp 300-500 ribu per KK terhitung mulai Oktober 2009. Sementara untuk biaya kompensasi, lanjut dia, terhitung Oktober lalu juga telah diberikan senilai Rp 162 juta per bulan atau kisaran Rp 400-500 ribu setiap KK. ''Untuk siswa sekolah juga sudah kami perhatikan,'' tambahnya. (zak)Radar Bojonegoro